Oleh: DR. H. Abdul Wahid, MA
(Muballigh dan Akademisi Makassar)
Masyarakat kota Makassar tidak lama lagi akan melaksanakan pesta demokrasi dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, 12 di antaranya akan menggelar pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2020. Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masing-masing kabupaten/kota tengah melakukan tahapan Pilkada.
Genderang Pilkada serentak sudah mulai ditabuh, dan mesin politik pun sudah mulai dipanaskan khususnya di kota Makassar, hal ini dapat kita saksikan beberapa bulan terakhir ini mulai bertebaran poster, baliho dan gambar dari para bakal calon yang akan maju di pilwali Makassar, sudah mulai menghiasi sudut-sudut kota daeng, mulai dari wajah lama hingga wajah baru. Hal ini tentu sah-sah saja sebagai bagian hak konstitusi dari setiap warga negara, namun yang jadi pertanyaan adalah “apakah masyarakat kota Makassar ke depan membutuhkan pemimpin atau penguasa untuk lima tahun yang akan datang”, untuk menjawab pertanyaan ini, akan lebih bijak jika kita perlu bedakan tipikal seorang pemimpin dan penguasa.
Secara sederhana “pemimpin” adalah sosok dimana seseorang ketika diberi amanah (kepercayaan) oleh masyarakat, maka amanah tersebut ia akan jaga dan berusaha tunaikan dengan semaksimal mungkin. Lebih dari itu seorang pemimpin adalah ia mampu menjadi pengayom dan pelindung rakyat yang ia pimpin, dan hal ini terlihat sejak ia berniat maju dalam kontestasi politik.
Seorang pemimpin yang dalam kerja-kerja politiknya berusaha mengedepankan argumen bukan sentimen, berusaha memberi edukasi kepada masyarakat bukan sebaliknya gemar memprovokasi, yang demikian ini lahir dari mereka yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, kekuatan finansial tapi lebih dari itu mereka yang memiliki kecerdasan spiritual dan moral. Dalam konteks ini Islam menyebutnya sebagai pemimpin yang amanah, sebagaimana diinformasikan oleh al-Qur’an “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”. (QS. An Nisa: 58).
Selanjutnya bagaimana dengan sosok atau tipikal seorang penguasa?. Tipikal seorang penguasa adalah mereka yang ketika diberi amanah oleh masyarakat, maka jabatan tersebut dimanfaatkan untuk memuluskan kepentingan pribadi dan kelompoknya, sehingga cenderung emosional, reaktif dan kadang mengesampingkan aspek-aspek rasionalitas. Lebih dari itu seorang penguasa cenderung tidak memperdulikan kondisi riil masyarakatnya, mengesampingkan aspek hukum dan agama, dan yang demikian ini sudah terlihat sejak pertama kali ia berniat maju dalam kontestasi politik, dimana ia akan menghabiskan waktunya untuk menyerang dan mencari kekurangan lawan politiknya, menggunakan politik pencitraan dan lain sebagainya, walhasil hingga ia lupa untuk mempersiapkan program-program kerja yang dapat memajukan masyarakat kelak ketika ia terpilih menjadi penguasa.
Untuk itulah, kita sebagai masyarakat kota Makassar khususnya, haruslah cerdas dan cermat dalam menentukan pilihan kita agar ke depan siapa pun yang terpilih untuk menahkodai kota Makassar lima tahun akan datang, adalah mereka yang bisa dikategorikan sebagai “pemimpin” bukan penguasa”.
Tidak heran saking pentingnya masalah kepemimpinan ini, maka Islam sejak 14 abad yang silam sudah memberikan kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih seorang pemimpin sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi saw. yakni; (1) shiddiq (jujur). Artinya bebas dari praktik korupsi dan sejenisnya, baik sebelum menjabat maupun sesudahnya (2) amanah, artinya ia mampu menjaga kepercayaan masyarakat kepadanya yang diwujudkan dengan kerja-kerja nyata, (3) tabligh yakni seorang pemimpin yang saat berkomunikasi ia tidak suka menggunakan narasi-narasi yang dapat memprovokasi masyarakat yang berujung pada gangguan kamtibmas dan (4) fathanah, yakni sosok pemimpin yang memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual.
Oleh karena itu, kita berharap ke depan kota Makassar tetap terjaga kondusifitasnya dalam mengikuti dan melaksanakan pilkada serentak yang akan berlangsung di tahun 2020 ini, sehingga akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.
